Jika TPAS Legoknangka Beroperasi Pemerintah Desa Kendan Berharap Dapat Berdampak Positif Terhadap Warganya

Nagregnews.blogspot.com  dikutip dari inlahkoran.com Rencana pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Legoknangka Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pada 2017 nanti, diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi warga sekitar.

Tak hanya itu, keberadaan TPAS itu pun diharapkan tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar sebagai daerah konservasi lingkungan hutan, air dan kawasan pertanian serta perkebunan masyarakat.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kendan, Kecamatan Nagreg, Apian Sunandar mengatakan, pembangunan di lokasi TPAS tersebut masih terus berjalan.

Berdasarkan kabar yang diterimanya, di tempat itu pun akan dibangun pabrik pengolahan sampah. Sehingga, mungkin saja TPAS tersebut akan dioperasikan pada 2017 mendatang.

"Memang saya lihat pembangunan di sana terus berlangsung, dan saat ini sudah berdiri beberapa bangunan, yang mungkin difungsikan sebagai kantor dan bangunan lainnya. Katanya di sana juga akan dibangun pabrik pengolahan sampah," kata Apian, Kamis (4/2/2016).

Dikatakan Apian, kehadiran TPAS di desanya itu diharapkan tak hanya memberikan dampak negatif saja. Melainkan juga harus membawa manfaat yang besar bagi warga sekitar. Tidak hanya memberi manfaat bagi empat kabupaten/kota yang nantinya membuang sampah di tempat itu.

"Masyarakat dan lingkungan di sini juga harus diperhatikan dengan baik. Karena harus diperhatikan juga di sekitar TPAS itu terdapat lingkungan, baik manusianya maupun lingkungan alamnya yang harus tetap dijaga," ujarnya.

Dengan kata lain, kata Apian, harus ada kompensasi bagi warga sekitar terkait keberadaan TPAS Legoknangka. Kompensasi ini, kata dia, tidak melulu berbentuk materi langsung pada warga.

Menurutnya, kompensasi pun bisa berbentuk berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keahlian atau keterampilan yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyesuaikan kondisi alam dan lingkungan sekitar. Misalnya, pelatihan keterampilan di bidang pertanian.

"Jumlah warga di desa ini sebanyak 1.600 KK dengan 4.900 jiwa. Nah dari sekian banyak warga yang tersebar di 12 RW itu, saya bisa katakan 60% adalah pengangguran atau pekerja serabutan. Sehingga, memerlukan bantuan pemerintah untuk pemberdayaan agar bisa meningkatkan taraf hidupnya." jelas Apian.

Dikatakan Apian, untuk kompensasi pembangunan infrastruktur bagi warga sekitar, saat ini pun sudah ada pembangunan jalan beton sepanjang kurang lebih 1 kilometer yang menghubungkan Desa Kendan dengan perbatasan Kabupaten Garut serta jalan yang menghubungkan Desa Kendan dengan Desa Citaman.

Selain itu, upaya pipanisasi air bersih untuk warga Desa Kendan pun, dia melihat mulai dilaksanakan. Yakni pipanisasi dari sumber mata air di Cibulu Gunung Kareumbi yang masuk ke wilayah Garut sepanjang kurang lebih 15 kilometer menuju Desa Kendan.

"Memang upaya kompensasi untuk warga sekitar di bidang infrastruktur itu sebagian sudah ada. Baru-baru ini, ada juga yang datang pada kami untuk melakukan pendataan, katanya ini terkait dengan berbagai hal untuk kompensasi warga sekitar juga," katanya.

Selain itu, kata Apian, diharapkan kondisi lingkungan sekitar tetap diperhatikan. Seperti di bidang kehutanan dan tetap menjaga kelestarian sumber-sumber air.

Karena, jauh sebelum direncanakan Legoknangka ini menjadi TPAS, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai daerah konservasi kehutanan dan sumber air untuk beberapa desa di sekitarnya.

Salah seorang pegiat lingkungan di wilayah Bandung Timur, Bob Ujo mengatakan, keberadaan TPAS juga tetap harus memerhatikan kondisi sekitarnya. Termasuk akses jalan nasional Bandung-Garut yang nantinya akan dilalui oleh berbagai kendaraan berat pengangkut sampah dari empat kabupaten/kota di Jabar. Karena jalur tersebut sudah cukup padat, apalagi jika nanti terdapat antrean truk sampah.

"Akses masuk ke TPAS itu berupa tanjakan yang lumayan curam. Nantinya kalau terjadi antrean panjang bisa sampai ke jalan raya," kata dia.

Bob juga menyoroti masalah operasional TPAS tersebut. Kata dia, jika menggunakan teknologi canggih tentunya harus didukung juga oleh operator dengan SDM yang memadai dan tersertifikasi. Karena jangan sampai peralatan canggih ini malah tidak berfungsi, akibat keterbatasan kemampuan dari operatornya.

"Contohnya yang di Bogor itu, katanya itu teknologi pegelolaan sampah modern dari Korea. Tapi karena operator pengelolanya tidak siap, akhirnya tetap jadi masalah. Ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah," tandasnya. [hus]